Tapi semua itu pupus saat jalanan beraspal di desa justru lebih mirip medan off-road dengan segala lubang dan genangan airnya yang cukup untuk dibuat kolam lele. Ditambah populasi penduduk desa yang benar-benar membludak sekian kali lipat saat hari raya.
Maka, ada satu hari dimana kemacetan di jalanan desa saya lebih semrawut dibanding kota besar semacam Jakarta, yaitu saat Idulfitri ditambah genangan air akibat curah hujan yang cukup deras.
Satu Syawal memang menjadi momen paling menggembirakan bagi umat muslim, tapi juga sekaligus hari kesukaran bagi warga desa dengan jalanan yang penuh nestapa. Apalagi jika jalan itu menjadi pusat lalu lintas kepadatan warga saat Idulfitri dengan segala hajatnya: bersilaturahmi, nyekar, berburu kuliner khas lebaran, hingga bocil-bocil crazy rich (dadakan) kebanjiran angpau yang bolak-balik motoran ke penjual petasan.
Kami, para perantau yang saban hari menikmati jalanan mulus di kota, kini benar-benar mengalami shock culture saat pulang kampung. Memang terdengar aneh, orang kampung kok shock dengan kampung sendiri. Bagaimana tidak, banter-banternya problem lalu lintas yang kami alami di kota paling "hanya" macet karena padat pengguna kendaraan pribadi, tapi saat di desa lebih dari itu.
Derasnya pemudik saat Idulfitri membuat volume pegguna jalan desa semakin bejubel. Apalagi umumnya mereka pulang dengan membawa kendaraan pribadi. Jadi, membludaknya pemudik berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kampung.
Belum lagi pemudik yang sudah punya mobil pribadi, kehadirannya benar-benar menyumbang kemacetan lalu lintas. Lah iya, saat pembuatannya dulu, jalanan di desa tidak diproyeksikan untuk lalu lalang mobil. Pemerintah sadar bahwa transportasi di kampung adalah kendaraan-kendaraan kecil. Dari mulai sepeda, motor, becak, dan kalau ngomongin yang paling besar ya delman.
Maka sudah hampir dipastikan saban waktu ngabuburit di penghujung Ramadhan, dan puncaknya 1 Syawal, jika kebetulan ada dua mobil berpapasan, hampir dipastikan di belakangnya ada puluhan motor mengular panjang. Macet akbar.
Selain itu, problem kerusakan jalan desa tak kunjung beres meski sudah silih berganti gubernur dan perangkat daerah. Sepuluh tahun lebih sudah saya merantau, dan setiap kali pulang kampung pasti ada titik-titik jalan yang hampir dipastikan rusak dengan lubang "bergerunjul" bebatuan dan becek genangan air.
Sebenarnya saya beberapa kali memergoki proses perbaikan jalan desa oleh pemerintah setempat, tapi benar-benar bikin nyesek. Lah bagaimana tidak, bahan material yang digunakan benar-benar asal-asalan. Kadang hanya ditambal dengan tanah bercampur kerikil tanpa diaspal, kadang juga hanya pakai batu-batu kecil yang dilekatkan dengan semen (lagi-lagi bukan aspal).
Biasanya tidak lama setelah perbaikan, ya rusak lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya karena banyak batu kerikil yang terserak "bergerunjul" di antara lubang-lubang semakin membuat sengsara pengendara.
Satu Syawal memang menjadi momen paling menggembirakan bagi umat muslim, tapi juga sekaligus hari kesukaran bagi warga desa dengan jalanan yang penuh nestapa. Apalagi jika jalan itu menjadi pusat lalu lintas kepadatan warga saat Idulfitri dengan segala hajatnya: bersilaturahmi, nyekar, berburu kuliner khas lebaran, hingga bocil-bocil crazy rich (dadakan) kebanjiran angpau yang bolak-balik motoran ke penjual petasan.
Kami, para perantau yang saban hari menikmati jalanan mulus di kota, kini benar-benar mengalami shock culture saat pulang kampung. Memang terdengar aneh, orang kampung kok shock dengan kampung sendiri. Bagaimana tidak, banter-banternya problem lalu lintas yang kami alami di kota paling "hanya" macet karena padat pengguna kendaraan pribadi, tapi saat di desa lebih dari itu.
Derasnya pemudik saat Idulfitri membuat volume pegguna jalan desa semakin bejubel. Apalagi umumnya mereka pulang dengan membawa kendaraan pribadi. Jadi, membludaknya pemudik berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kampung.
Belum lagi pemudik yang sudah punya mobil pribadi, kehadirannya benar-benar menyumbang kemacetan lalu lintas. Lah iya, saat pembuatannya dulu, jalanan di desa tidak diproyeksikan untuk lalu lalang mobil. Pemerintah sadar bahwa transportasi di kampung adalah kendaraan-kendaraan kecil. Dari mulai sepeda, motor, becak, dan kalau ngomongin yang paling besar ya delman.
Maka sudah hampir dipastikan saban waktu ngabuburit di penghujung Ramadhan, dan puncaknya 1 Syawal, jika kebetulan ada dua mobil berpapasan, hampir dipastikan di belakangnya ada puluhan motor mengular panjang. Macet akbar.
Selain itu, problem kerusakan jalan desa tak kunjung beres meski sudah silih berganti gubernur dan perangkat daerah. Sepuluh tahun lebih sudah saya merantau, dan setiap kali pulang kampung pasti ada titik-titik jalan yang hampir dipastikan rusak dengan lubang "bergerunjul" bebatuan dan becek genangan air.
Sebenarnya saya beberapa kali memergoki proses perbaikan jalan desa oleh pemerintah setempat, tapi benar-benar bikin nyesek. Lah bagaimana tidak, bahan material yang digunakan benar-benar asal-asalan. Kadang hanya ditambal dengan tanah bercampur kerikil tanpa diaspal, kadang juga hanya pakai batu-batu kecil yang dilekatkan dengan semen (lagi-lagi bukan aspal).
Biasanya tidak lama setelah perbaikan, ya rusak lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya karena banyak batu kerikil yang terserak "bergerunjul" di antara lubang-lubang semakin membuat sengsara pengendara.
Ingat, Bro. Jalanan desa hari ini tidak hanya dilalui pengendara ontel dan becak, tetapi juga mobil pribadi dan truk-truk berat. Sekali truk melintas saja, jalan yang baru diperbaiki itu akan remuk seperti kepingan biskuit yang diinjak gajah hamil dua anak kembar dan menggendong dua anaknya yang berusia 5 bulan.
Fenomena ini mengingatkan saya saat kecil bermain mobil-mobilan di samping rumah yang kalau hujan beceknya minta ampun.
Padahal, di tahun 2024 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar 2,77 triliun. Ingat, tri-li-un. Nominal yang susah ditulis jumlah angka nol-nya ini lebih dari cukup untuk merawat infrastruktur tiap-tiap desa.
Sudah jalanan rusak tak karuan, ditambah peningkatan jumlah pengguna kendaraan yang membludak tujuh belas setan. Duh. Sebagai rakyat kecil mungil, saya hanya bisa mendoakan agar para pemimpin negeri ini benar-benar menjadi makhluk layaknya memimpin.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa juga membuat para elit merasa hidupnya tenteram menikmati keserakahannya. Elit-elit kampung ini tahu sebejat apapun mereka memimpin rakyat, rasanya tidak mungkin ia didemo warga agar dimakzulkan dari kursi kekuasaan yang boleh dijadi diperoleh lewat jalur Ordal (orang dalam).
Masyarakat desa yang umumnya berpendidikan rendah hanya bisa mengutuk pemimpin "abal-abal" mereka di warung sayur, tempat kumpul ibu-ibu arisan, dan titik-titik pergibahan lainnya. Selesai menyumpahserapahi pimpinan itu, mereka pulang ke rumah masing-masing, sibuk dengan urusan rumah tangga sendiri. Tidak pernah ada konsolidasi atau mobilisasi untuk menuntut kesejahteraan publik.
Padahal, kalau warga kampung turun jalan demo menuntut keadilan, aksinya bisa lebih ngeri dibanding unjuk rasa mahasiswa. Karena selain membawa banyak spanduk berisi tulisan kritis, juga alat-alat dapur seperti panci dan wajan bisa lebih menghebohkan.
Belum lagi emak-emak yang biasa sen kiri belok kanan, bisa menerobos jalan tol tanpa terkena sensor, dan berani membela diri saat ditilang polisi; bahkan kadang lebih galak dibanding polisinya.
Fenomena ini mengingatkan saya saat kecil bermain mobil-mobilan di samping rumah yang kalau hujan beceknya minta ampun.
Padahal, di tahun 2024 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar 2,77 triliun. Ingat, tri-li-un. Nominal yang susah ditulis jumlah angka nol-nya ini lebih dari cukup untuk merawat infrastruktur tiap-tiap desa.
Sudah jalanan rusak tak karuan, ditambah peningkatan jumlah pengguna kendaraan yang membludak tujuh belas setan. Duh. Sebagai rakyat kecil mungil, saya hanya bisa mendoakan agar para pemimpin negeri ini benar-benar menjadi makhluk layaknya memimpin.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa juga membuat para elit merasa hidupnya tenteram menikmati keserakahannya. Elit-elit kampung ini tahu sebejat apapun mereka memimpin rakyat, rasanya tidak mungkin ia didemo warga agar dimakzulkan dari kursi kekuasaan yang boleh dijadi diperoleh lewat jalur Ordal (orang dalam).
Masyarakat desa yang umumnya berpendidikan rendah hanya bisa mengutuk pemimpin "abal-abal" mereka di warung sayur, tempat kumpul ibu-ibu arisan, dan titik-titik pergibahan lainnya. Selesai menyumpahserapahi pimpinan itu, mereka pulang ke rumah masing-masing, sibuk dengan urusan rumah tangga sendiri. Tidak pernah ada konsolidasi atau mobilisasi untuk menuntut kesejahteraan publik.
Padahal, kalau warga kampung turun jalan demo menuntut keadilan, aksinya bisa lebih ngeri dibanding unjuk rasa mahasiswa. Karena selain membawa banyak spanduk berisi tulisan kritis, juga alat-alat dapur seperti panci dan wajan bisa lebih menghebohkan.
Belum lagi emak-emak yang biasa sen kiri belok kanan, bisa menerobos jalan tol tanpa terkena sensor, dan berani membela diri saat ditilang polisi; bahkan kadang lebih galak dibanding polisinya.
Ditambah lagi bapak-bapak penghobi motor Supra yang biasa menerjang medan off-road jalanan desa, yang kalau subuh buta sudah menenteng cangkul dan seperangkat alat tempur sawah lainnya, juga bapak-bapak pengoleksi jokes lawas yang menguasai titik-titik pos ronda.
Sudah jalanan rusak tak karuan, peningkatan jumlah pengguna kendaraan yang membludak tujuh belas setan, mobilisasi kritik masyarakat lemah lagi. Entah akan sampai generasi ke berapa problem desa ini terus berulang.
Barangkali saat Idulfitri saluran televisi disibukkan dengan liputan arus mudik di jalan tol dan pantura yang mulus bak kulit perawan, tapi abai memberitakan carut-marutnya jalanan desa. Kalau begini terus, bagaimana problem ini bisa diketahui banyak publik dan viral? Bukankah zaman sekarang apa-apa harus viral dulu baru disentuh pemangku kebijakan?
Sudah jalanan rusak tak karuan, peningkatan jumlah pengguna kendaraan yang membludak tujuh belas setan, mobilisasi kritik masyarakat lemah lagi. Entah akan sampai generasi ke berapa problem desa ini terus berulang.
Barangkali saat Idulfitri saluran televisi disibukkan dengan liputan arus mudik di jalan tol dan pantura yang mulus bak kulit perawan, tapi abai memberitakan carut-marutnya jalanan desa. Kalau begini terus, bagaimana problem ini bisa diketahui banyak publik dan viral? Bukankah zaman sekarang apa-apa harus viral dulu baru disentuh pemangku kebijakan?
Tabik,
Abror,
Brebes, 11/4/2024
0 Komentar